Dinamika Kesadarn Demokrasi

Pada prinsipnya, dasar dari sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan demikian tidak bisa ditawar lagi bahwa seharusnya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Serta segala kebijakan yang dibuat oleh Negara berbasis pada kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya, apa yang didengungkan oleh Negara berbanding terbalik dengan kebijakan yang mereka buat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat malah menjadi objek yang paling jauh dari kebijakan buatan pemerintah. Misalnyanya saja pada beberapa kasus penggusuran, selalu rakyat kecil yang dikalahkan oleh si pembuat kebijakan. Atau dalam wacana perbaikan infrastruktur, sebut saja pada pemberhentian secara sepihak trayek angkut bus kota pada jalur yang bersinggungan dengan Transjakarta jurusan PinangRanti-Pluit. Kebijakan ini sama sekali tidak memikirkan nasib sopir atau kenek bus kota yang didominasi oleh masyarakat lapisan kelas bawah. Sudah bukan wacana baru lagi, kalau realita selalu menepatkan kebijakan pemerintah sebagai musuh bagi rakyat kecil.

Ketertindasan yang terjadi pada rakyat kecil, bukanlah sepenuhnya salah pihak penguasa dan pengusaha. Rendahnya kesadaran masyarakat akan posisi mereka sebagai subjek radikal dalam sistem demokrasi Indonesia menjadi salah satu faktor lemahnya rakyat dimata pemerintah. Pada dasarnya rakyat Indonesia kurang pemahaman serta kesadaran akan demokrasi itu sendiri, istilahnya rakyat tidak peka akan kekuatannya sendiri. Masyarakat saat ini, khususnya kaum muda sangat jarang yang peduli akan hal ini. Kaum muda saat ini terbilang apatis, hal tersebut tidak lepas dari pengaruh kapitalisme yang telah berpola dalam alam pemikiran masyarakat saat ini. Serta kurangnya pendidikan ataupun pembelajaran demokrasi yang seharusnya menjadi tonggak penggerak tumbuhnya kesadara kritis masyarakat. Ketimbang harus capek-capek memperjuangkan keadilan serta hak sebagai rakyat, masyarakat lebih memilih untuk nerimo dan tertindas. Padahal dengan berdemokrasi, rakyat dapat meminta hak serta kedudukannya kembali.

Pada hakikatnya, sistem pemerintahan demokrasi memberikan kebebasan penuh pada rakyat. Kebebasan untuk berpikir, bicara, berpendapat, berorganisasi, dan memilih. Sebuah kebebasan yang bermuara pada kesadaran kritis individu akan ketertindasan serta ketidakadilan yang terjadi didepan matanya. Kebebasan yang membuka peluang seluas-luasnya pada rakyat atas tindakan kritis sebagai pintu untuk melakukan perlawan serta mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun mayoritas masyarakat Indonesia kurang atau bahkan tidak menyadari itu. Kita cenderung terbuai ataupun terbiasa dengan kontruksi serta determinasi dari Negara. Itulah mengapa kesadaran demokrasi di Indonesia dikatakan rendah, kalaupun ada organisasi, sangat jarang organisasi yang concern dalam ranah perjuangan kelas, terlebih organisasi bentukan masyarakat dalam hal ini kalangan intelektual muda.